KPU sudah mulai melaksanakan Gerakan Coklit Sedunia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 secara serentak mulai tanggal 17 April 2018. Coklit yang diadakan di 133 kabupaten/kota dan di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri akan berlangsung selama satu bulan, yakni hingga 17 Mei 2018.

pemutakhiran

“Besok kami akan melakukan gerakan coklit sedunia. Di dalam negeri ada di 133 kabupaten/kota di 17 provinsi, diluar provinsi yang melaksanakan Pilkada,” kata Anggota KPU, Wahyu Setiawan, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Selatan (16/4).

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.11/2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Pemilu, daerah yang tengah menyelenggarakan Pilkada 2018 tidak dilakukan coklit.

Di dalam negeri, 141.626 Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) akan mencoklit 141.626 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 18.856 Desa/Kelurahan di 133 kabupaten/kota. Total jumlah pemilih di Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yakni sebanyak 32.693.688 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir sebanyak 30.683.686 pemilih. 1.953.799 pemilih di DP4 merupakan pemilih pemula.

“Untuk pelaksanaan coklit di dalam negeri, kita akan menggelar apel Coklit Serentak di seluruh Indonesia pada pukul 08.00 WIB, 09.00 WITA, dan 10.00 WIT. Komisioner KPU di 133 kabupaten/kota akan disebar untuk mendampingi pantarlih dalam rangka melaksanakan coklit serentak,” jelas Wahyu.

Sementara itu, jumlah pemilih di luar negeri berdasarkan data DP4 mencapai 2.049.708 pemilih. 598 pantarlih TPS, 463 pantarlih Kotak Suara Keliling (KSK), dan 139 pantarlih Pos akan melakukan coklit serentak.

“Coklit di luar ini akan kami pantau langsung dengan menggunakan video conference. Direncanakan pukul sepuluh pagi di ruang operation room bersama Perwakilan RI di Kota Kinabalu, Manila, Seoul, Kuala Lumpur, Sydney, New York, Den Haag, Pretoria, dan Riyadh,” ujar Wahyu.

Bersamaan dengan kegiatan Coklit Sedunia, pada 13 hingga 19 April 2018 KPU juga akan menetapkan DPT di 381 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018.

Iklan

Pembahasan Rancangan PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Ditunda karena Wakil Pemerintah Tidak Hadir

Rapat pembahasan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) ditunda. Semula, rapat dijadwalkan pada Senin (16/4) pukul 13.00 WIB. Namun, karena hingga pukul 15.30 perwakilan dari Pemerintah tak kunjung tiba, rapat ditunda.

RAPAT

“Rapat ini antara DPR, Pemerintah, KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Jika salah satunya tidak hadir, maka rapat harus ditunda. Pak Ajar (Suhajar Diantoro, Perwakilan Pemerintah) tadi katanya sedang perjalanan dari NTB (Nusa Tenggara Barat),” kata Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan (16/4).

Saat dimintai keterangan mengenai aturan di PKPU yang tidak memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota DPR dan DPRD, Zainudin berpendapat bahwa pihaknya sebenarnya setuju dengan gagasan tersebut. Namun, mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu, tak ada larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan.

“Tidak ada larangan di UU Pemilu. Dan ada juga Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang hal ini. Kami setuju semangatnya, tapi kami tidak mau melanggar UU,” ucap Zainudin.

Zainudin mempersilakan KPU jika tetap ingin memasukkan aturan tersebut di dalam PKPU. Namun, Zainuddin mengingatkan, aturan ini rentan digugat karena tak ada landasannya di UU Pemilu.

Tips Hindari Ancaman Pidana Menyebarkan Hoax

Ada 3 kategori hoax yang dapat dipidana dengan UU ITE, salah meneruskan hoax tidak otomatis dapat dipidana, ada mens rea yang harus dibuktikan dalam kesengajaan, namun tetap harus meningkatkan kewaspadaan.

ANTISIPASI HOAX

Isu hoax yang beredar melalui internet semakin marak menjadi sorotan beberapa tahun belakangan ini. Para netizen sangat gemar berbagi berita tanpa mau repot memeriksa kebenaran berita yang didapatkan melalui internet sebelum menyebarkannya, terutama yang bersumber dari broadcast teks atau gambar di media sosial.

Padahal, ada sanksi yang berat jika terbukti bersalah menyebarkan hoax berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lalu apa sebenarnya hoax yang dapat diancam pidana oleh UU ITE dan bagaimana menghindari sanksi hukumnya?

Kepala Sub-Direktorat Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo, Teguh Afriyadi, mengatakan bahwa hoax adalah istilah umum di masyarakat untuk konten berisi kebohongan yang dalam hal ini disebarkan melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut UU ITE sendiri ada 3 jenis konten hoax yang dapat dipidana sebagai konten ilegal.

Pertama, konten berisi pencemaran nama baik atau fitnah yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Kedua, penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dan yang ketiga adalah provokasi terkait SARA sebagaimana dilarang oleh Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Inilah 3 jenis konten hoax yang diancam maksimal penjara 4 hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp750 juta hingga Rp1 miliar.

Kebanyakan hoax di internet yang beredar melalui akun media sosial seperti facebook dan twitter kini beralih tren lebih banyak melalui aplikasi pesan instan di smartphone seperti whatsapp, telegram, Line. Teguh menambahkan, seringkali efek viral dari hoax terjadi justru karena penerima hoax ingin melakukan klarifikasi pada sesama netizen. Namun hoax itu justru diteruskan lagi secara terus menerus oleh netizen lainnya karena kurang kewaspadaan dari bahayanya. Padahal ada hoax yang bisa berdampak ancaman serius bagi pertahanan keamanan nasional.

Ada tiga tips dari Teguh bagi netizen agar tidak terjerat tuntutan hukum akibat hoax. Ketiganya adalah, jika akan melakukan klarifikasi, cukup disampaikan narasinya saja tanpa perlu copy-paste konten hoaxnya. Klarifikasi tidak dilakukan dalam grup media sosial, tapi ditanya langsung ke individu yang dianggap tahu atau instansi resmi yang bisa mengklarifikasi isi hoax tersebut.

Kalaupun akhirnya telanjur meng-co-paste konten hoax dalam grup atau akun medsos, maka pastikan ada kalimat tambahan yang berisi pertanyaan klarifikasi meminta bantuan penjelasan. Hal ini untuk memperjelas bahwa tidak ada niat kesengajaan menyebarkan hoax seperti unsur delik UU ITE.

mengakui bahwa selama ini Kemenkominfo sebagai instansi yang diberi mandat untuk ikut menangani penegakan UU ITE tidak mendata secara  khusus jumlah laporan kasus penyebaran hoax dari masyarakat.

“Kita nggak pernah mengidentifikasi konten itu masuk hoax atau tidak , tapi intinya kontennya negatif, ada yang bentuknya provokasi, macam-macam, ada yang bentuknya penipuan, jadi intinya hoax itu hanya istilah untuk menyebut konten yang isinya tidak benar, kita tidak pernah identifikasi satu per satu berapa jumlahnya,” jelasnya.

Menurut Teguh, hoax adalah industri baru bagi para produsen konten di dunia cyber. Dengan beragam motif, hoax tumbuh pesat. Namun demikian, para konsumen konten tetaplah yang paling bertanggungjawab untuk tidak membuat hoax menjadi viral. Berdasarkan identifikasi Kemenkominfo secara keseluruhan ada lebih dari 5143 aduan konten ilegal termasuk hoax di dalamnya sepanjang tahun 2016.

Presiden Jokowi diberitakan telah memberikan instruksi agar dibentuk Badan Siber Nasional (BSN) untuk menghalau penyalahgunaan media sosial dalam penyebaran hoax. Ketika ditanya mengenai perkembangan gagasan BSN ini, Teguh menjelaskan pada hukumonline bahwa perlu diluruskan pemahaman mengenai isu hoax sebagai masalah hukum dengan urgensi kehadiran BSN.

“Badan Siber dan isu hoax itu dua hal berbeda, isu hoax terkait konten ilegal, (sedangkan) BSN terkait kemanan secara nasional, tidak hanya karena konten hoax. Phishing, malware, virus atau sejenisnya akan menjadi concern Badan Siber,” katanya.

Menurut Teguh, penanganan hoax tidak menjadi tanggung  jawab utama BSN, tapi koordinasi untuk penanganan  konten negatif di dunia cyber akan dikoordinasikan dengan BSN. Nantinya hanya konten negatif yang berdampak pada pertahanan keamanan nasional yang akan ditangani langsung oleh BSN

Sedangkan selebihnya akan tetap ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan isu di bidang tersebut seperti BNPT, Polri, dll. Setelah lembaga berwenang menilai dan memberikan rekomendasi pemblokiran, Kemenkominfo hanya mengeksekusi permohonan tersebut.

BSN diprediksi Teguh akan hadir di awal tahun ini sebagai lembaga independen di bawah Presiden berkoordinasi dengan Menkopolhukam. Namun hal ini masih dapat terus berubah jelasnya. Menkopolhukam Wiranto mengatakan, pembentukan Badan Siber Nasional melibatkan 12 kementerian dan lembaga.

Sumber : http://www.hukumonline.com

Saling Lempar Kewenangan Penertiban Alat Peraga Kampanye

Jika pertanyaan “siapa yang berwenang menurunkan baliho atau spanduk pasangan calon kepala daerah ?” dilontarkan kepada masyarakat luas maka hampir Sembilan puluh persen jawabannya ialah Pengawas Pemilu.

KAMPANYE PILKADA

Mereka tidak sepenuhnya salah, tetapi apakah hanya wewenang Panwaslu semata ? atau ada keterlibatan lembaga lain juga ?. Pola pikir yang berkembang di masyarakat inilah yang terkadang turut mempengaruhi pemikiran penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan penertiban alat peraga kampanye (APK).

Pemasangan APK merupakan salah satu metode kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada. Secara teknis dan detil pengaturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan kepala daerah. APK ialah alat peraga yang berbentuk spanduk, baliho, dan umbul-umbul, selain itu disebut dengan bahan kampanye. APK didesain oleh peserta Pilkada yang kemudian diserahkan kepada KPU untuk dicetak dan diproduksi oleh rekanan yang ditunjuk oleh KPU. Pemasangan APK pun akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah disepakati bersama dengan Pemda. Paslon juga dapat memproduksi sendiri APK sebanyak 150% dari yang ditetapkan KPU sepanjang ukuran APK tersebut sesuai dengan yang diproduksi oleh KPU.

Sehingga APK yang dipasang dengan ukuran dan lokasi yang tidak sesuai dengan aturan maka APK tersebut haruslah diturunkan oleh yang memasang atau diturunkan paksa oleh Satpol PP.

Selasa siang tanggal 27 Februari 2018 saya mendapat kesempatan hadir dalam pertemuan yang digagas oleh Panwaslu salah satu Kabupaten/Kota di Kaltim. Pertemuan tersebut membahas tentang penertiban APK dan dihadiri oleh KPU, Satpol PP, Tim pemenangan paslon, Kesbangpol serta perwakilan Kepolisian. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan persamaan persepsi tentang proses penertiban APK, karena masih banyak baliho dan spanduk melanggar yang belum ditertibkan. Saya menyimpulkan terdapat hal rancu dalam pertemuan itu, yang pertama KPU tidak memberikan sanksi kepada paslon tetapi Panwas telah melakukan penurunan APK. Kedua ialah tim kampanye paslon meminta surat berupa sanksi penurunan dari Panwaslu agar terdapat dasar bagi mereka untuk menurunkan APK mereka. Ketiga ialah Satpol PP menganggap bahwa yang melakukan penertiban adalah pengawas pemilu, mereka hanya melakukan back up atas kegiatan tersebut.

Pelanggaran pemasangan APK merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilu yaitu pelanggaran yang tindaklanjutnya yaitu pemberian sanksi dilakukan oleh KPU bukan pengawas pemilu. Dalam konteks pelanggaran pemasangan APK, setelah KPU menerima surat berisi rekomendasi beserta hasil kajian dari Panwaslu maka KPU menindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pasangan calon yang melanggar. Terdapat dua jenis sanksi, yang pertama ialah peringatan tertulis, yang kedua ialah perintah penurunan APK dalam waktu 1 x 24 jam oleh pihak paslon. Bahkan KPU dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran APK ini hanya berdasar laporan kepada KPU tanpa melalui pintu pengawas pemilu.

Panwaslu tidak berwenang memberikan sanksi terhadap paslon dalam konteks pelanggaran APK, kalau sekedar himbauan silahkan saja karena melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu. Wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan berdasarkan temuan mereka atau laporan masyarakat yang telah dikaji sebelumnya. Tetapi eksekusi sanksi administratifnya berada di tangan KPU dan secara teknis penurunan APK dilakukan oleh Paslon sendiri atau jika tidak ada itikad baik dari Paslon untuk menurunkan APK mereka yang melanggar maka pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk dilakukan penurunan secara paksa.

Hal yang sering disalahartikan dalam konteks ini ialah Panwaslu adalah lembaga yang memberikan sanksi yang sebenarnya hanya himbauan, dari KPU lah sanksi penertiban APK berasal. Terkadang Panwaslu turut memberikan sanksi kepada paslon atau Panwaslu bergegas menurunkan APK yang melanggar tanpa didahului pemberian sanksi oleh KPU. Koordinasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dengan Satpol PP untuk menurunkan APK didasarkan dengan surat pemberian sanksi oleh KPU kepada pasangan calon. Tanpa adanya sanksi tersebut maka tidak ada koordinasi untuk melaksanakan penurunan APK.

Paslon pun sebenarnya tidak perlu menunggu sanksi atau himbauan dari KPU atau Bawaslu karena paslon dengan itikad baik bisa menurunkan sendiri APK yang telah mereka pasang sebelum masa kampanye.

Sehingga APK yang melanggar tidak bisa tiba-tiba saja diturunkan, tetapi terlebih dahulu membutuhkan sebuah hasil pengawasan oleh pengawas pemilu dan hasil penelitian oleh KPU kemudian KPU memberikan sanksi kepada paslon. Jika paslon tidak mengindahkan sanksi tersebut barulah Panwaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan APK yang melanggar.

Jadi pada dasarnya kewenangan dalam penertiban APK melibatkan KPU, pengawas pemilu, Pemda, dan pasangan calon Kepala Daerah itu sendiri. Jika terdapat pemahaman yang sama dalam proses ini maka tidak ada saling lempar kewenangan atau tanggung jawab, yang ada hanyalah proses berdemokrasi yang positif, pemandangan kota yang indah karena tidak diganggu oleh APK yang illegal.

Sumber : rumahpemilu.org

Berita WA dan FB Dipantau… Kemkominfo: Itu Hoaks !

Telah beredar pesan singkat yang disebarkan melalui broadcast di WhatsApp grup. Isinya adalah ditujukan kepada para direksi Bank Tabungan Negara (BTN). Broadcast tersebut berisikan bahwa seluruh aktivitas di handphone akan dicatat dan disimpan oleh negara.

fb dan wa di pantau

Dalam broadcast itu juga diingatkan agar kini masyarakat berhati-hati dalam menyebarkan pesan terkait politik hingga pemerintahan di media sosial. Berikut kutipan broadcast yang disebar.

Yth Bapak dan Ibu

Direksi Bank BTN.

Sekilas Info.

Mulai Besok dan Seterusnya ada Peraturan Komunikasi baru.

Semua panggilan Dicatat

Semua rekaman Panggilan Telepon Tersimpan

WhatsApp dipantau

Twitter dipantau

Facebook dipantau

Semua media sosial Dan forum dimonitor

Informasikan kepada Mereka yang tidak Tahu.

Perangkat Anda Terhubung ke System pelayanan.

Ber-hati2 lah untuk Tidak mengirimkan Pesan yg tidak perlu

Beritahu Anak2 Anda, Kerabat dan Teman tentang ini

* Jangan teruskan tulisan atau video dll, Anda akan menerima mengenai situasi politik / sekarang tentang Pemerintahan / PM, dll.*

Polisi telah Mengeluarkan Pemberitahuan yang Disebut …

Kejahatan Cargo … Dan tindakan akan Dilakukan …

Hapus saja …

Menginformasikan Teman Anda dan Orang lain juga.

Menulis atau Meneruskan pesan Apapun pada setiap Perdebatan politik & Agama sekarang Merupakan Pelanggaran … Penangkapan tanpa Surat Perintah …

Ini sangat Serius,

Please biarkan Diketahui Semua Kelompok dan Anggota Individu Kami sebagai Group Admin bisa dalam Masalah Besar.

Ber-hati2 lah untuk Tidak mengirimkan Pesan yg tdk perlu.

Beritahu semua Orang tentang ini Untuk ber-hati2.

Tolong bagikan

Pemerintah sendiri sebelumnya sudah membantah hal tersebut. Bahkan broadcast itu sudah dipastikan hoaks. Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Noor Iza mengatakan bahwa pesan tersebut adalah hoaks alias kabar bohong.

“Jelas hoaks itu. Tulisan tersebut adalah hoaks,” ujar Noor Iza.

Noor menjelaskan, pemerintah telah memiliki aturan tersendiri soal penyampaian informasi melalui media sosial. Aturan tersebut terdapat pada UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

“Kalau konten negatif sudah ada aturan. Perbuatan yang dilarang Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE,” jelasnya.

Kemkominfo sendiri meminta kepada masyarakat agar selalu melakukan cek dan ricek terhadap sebaran informasi yang tidak jelas ataupun meragukan. “Selalu saring sebelum sharing sebagai bagian dari upaya mendukung pencegahan hoaks yang dapat merugikan banyak pihak,” ujar dia.

Pemerintah sendiri telah memiliki aturan tersendiri soal penyampaian informasi melalui media sosial, aturan tersebut terdapat pada UU ITE. Sebaran melalui media sosial Whatsapp cenderung bersifat pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Sumber : Kominfo.go.id

6 Hal yang Harus Diantisipasi Pasca-Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2018. Meliputi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Hati Nurani Indonesia (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

partai-politik

Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) dinyatakan tak memenuhi syarat. Kepengurusan PBB di Provinsi Papua Barat TMS, dan kepengurusan PKPI di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah TMS atau tidak memenuhi syarat.

Membandingkan dengan Pemilu 2014, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi merumuskan, setidaknya ada enam hal yang perlu diantisipasi pasca-penetapan partai politik peserta pemilu demi pencapaian utuh kesetaraan dan keadilan pemilu.

1.Sengketa partai politik peserta pemilu

Sesuai ketentuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, parpol yang tidak lolos bisa menempuh upaya hukum sengketa pemilu ke Bawaslu RI. Bawaslu RI yang akan menyidangkan dan membuat Putusan atas sengketa yang diajukan parpol yang tidak lolos ini.

Karena itu, adalah keniscayaan bagi KPU untuk mempersiapkan segala bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa keputusan yang mereka buat adalah benar adanya. Sengketa penetapan parpol peserta pemilu adalah medium paling kongkrit untuk menguji kredibilitas, profesionalisme, dan kemandirian KPU selaku penyelenggara pemilu di dalam menyelenggarakan tahapan pemilu serentak 2019.

Bawaslu juga diharap bersikap dan bertindak profesional dalam menangani sengketa yang masuk kepadanya. Sidang sengketa harus terbuka, transparan, akuntabel, dan tidak boleh ada diskriminasi. Bawaslu harus menjalanan persidangan secara adil dan tidak berat sebelah, tentu dengan tetap menjaga keadilan dan kemandiriannya sebagai pemutus sengketa.

2. Transparansi dan akuntabilitas sumbangan dan belanja kampanye

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meningkatkan batasan sumbangan dana kampanye. Dibanding UU No.8/2012, batasan sumbangan perseorangan diubah dari Rp 1 M menjadi Rp 2,5 M sedangkan batasan sumbangan kelompok/perusahaan diubah dari Rp 7,5 M menjadi Rp 25 M.

Peningkatan batasan itu membuat sumbangan dana kampanye Pemilu 2019 seakan-akan tanpa pembatasan. Fungsi pembatasan dana kampanye bagi penyumbang adalah untuk menghindari mengumpulnya nilai dana pada beberapa penyumbang. Meningkatkan batasan dari nilai sekian hingga nilai sekian membuat pembatasan tak berfungsi.

3. Politik uang

Segala bentuk politik uang harus dicegah dan ditindak demi pencapaian utuh pemilu setara dan adil. Selain pemberian uang secara lansung dari peserta/tim sukses pemilu ke pemilih, politik uang yang melibatkan struktur dan pejabat pemerintahan pun harus dilawan.

Partai politik dan politisinya beserta tim sukses amat mungkin memberikan uang kepada pejabat pemerintahan daerah hingga desa. Kewenangan kepala daerah, camat, kepala desa, dan ketua RW/RT mengakses fasilitas pemerintah dan mengerahkan birokrasi serta mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) bisa digunakan partai politik berkampanye.

4. Kampanye di frekuensi publik

Kampanye pemilu yang setara dan adil bisa tak tercapai utuh jika tak mengatur dengan baik kampanye di frekuensi publik. Televisi dan radio merupakan menggunakan medium milik publik yang terbatas sehingga berbeda dengan media cetak dan daring yang tak punya batasan ruang dan izin.

Ketidakadilan kampanye di televisi dan radio terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, iklan kampanye parpol yang tak imbang serta melanggar batasan slot dan durasi. Kedua, konten pemberitaan yang mengandung unsur kampanye.

Ketiga, terlalu melebihkan satu parpol peserta pemilu dalam pemberitaan dibanding parpol lain. Keempat, dihadirkannya identitas parpol atau unsur kampanye parpol dalam program media.

5. Alat peraga kampanye illegal di ruang publik

Pemasangan alat peraga kampanye illegal di ruang publik setidaknya menghadirkan dua permasalahan. Pertama, praktek pemasangan yang jor-joran tanpa menyertakan transparansi dan akuntabilitas sumbangan dan belanja kampanye lebih menghasilkan ketimpangan kontestasi. Kedua, ruang publik yang harusnya diperuntukan kepentingan bersama malah dikotori oleh pemasangan alat peraga kampanye sembarang kepentingan parpol tertentu.

Mencegah dan menindak pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye di ruang publik akan menjamin kesetaraan dan keadilan kontestasi pemilu. Penegakan hukum dalam hal ini pun akan menjaga kebersihan sampah reklame politik di ruang publik.

6. Penggunaan kekerasan dan ujaran kekerasan

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun harus menjamin tak adanya penggunaan kekerasan dan ujuaran kekerasan di dalam kampanye peserta Pemilu 2019. Ini berlaku bagi di dunia nyata maupun di dunia maya internet, termasuk media sosial.

Diserentakannya pemilu presiden dan pemilu partai politik dalam Pemilu 2019, akan meningkatkan sentimen kontestasi antar peserta, tim sukses, pendukung, dan pemilih. Satu pemahaman antar pemangku kepentingan dalam pemilu beserta aparat penegak hukum dalam mengartikan serta mengatur bentuk kekerasan dan ujaran kekerasan harus dicapai. Penegakan hukum dari tindaklanjut kesepemahaman tersebut menjadi syarat sukses pemilu yang setara, adil, dan tanpa kekerasan.

Sumber : rumahpemilu.org

Beberapa Larangan Bagi PNS Selama Pilkada Serentak Yang Wajib Diketahui

Di tahun 2018 akan digelar pilkada serentak di seluruh Indonesia. Segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak terlibat politik praktis.

grafis-larangan-pns-selama-pilkada-serentak_20180116_100339

Untuk menjaga netralitas ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur disebutkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

grafis-larangan-pns-selama-pilkada-serentak_20180116_100246 (1)

grafis-larangan-pns-selama-pilkada-serentak_20180116_100242

grafis-larangan-pns-selama-pilkada-serentak_20180116_100307

grafis-larangan-pns-selama-pilkada-serentak_20180116_100148

Sumber : tribunnews